TVRI YOGYAKARTA NEWS – HERDIAN GIRI DAN UCU ANDRITAMA
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Salah satu contoh konkret bentuk kerja sama yang sudah dilakukan adalah terungkapnya temuan kasus korupsi di Badan Usaha Milik Daerah Taru Martani.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku Buwono, menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY selama tiga tahun terakhir yang telah berhasil menjalin sinergi kuat tidak hanya dengan aparat pengawas internal pemerintah provinsi tetapi juga dengan APIP kabupaten/kota. BPKP DIY selama ini tidak hanya berupaya menemukan kesalahan tetapi juga mencegahnya. Ini merupakan bukti nyata dari pengendalian internal level 3 yang telah berhasil diterapkan di seluruh wilayah Bumi Mataram.
Setelah mengukuhkan Kepala BPKP DIY yang baru, Setya Nugraha, Gubernur Yogyakarta menyatakan bahwa salah satu contoh konkret kerja sama dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah adalah terungkapnya temuan kasus korupsi di Badan Usaha Milik Daerah Taru Martani.
Perwakilan BPKP DIY menjalankan pengawasan dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum di Yogyakarta. Tata kelola pemerintahan daerah juga dikawal dengan mengevaluasi penerapan SPIP terintegrasi yang juga meliputi manajemen risiko, efektivitas pencegahan korupsi, dan penguatan kapabilitas APIP daerah. Upaya ini dilakukan untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Pada tahun 2024, pengawalan BPKP atas keuangan dan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sektor-sektor strategis seperti pembangunan sumber daya manusia baik pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Upaya ini dilaksanakan dengan pengawasan percepatan penurunan stunting dan transformasi layanan kesehatan.
