TVRI YOGYAKARTA NEWS – MARGOLARAS
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu daerah obyek studi pelatihan tata kelola kebijakan investasi, pembangunan berkelanjutan, oleh peserta pelatihan kepemimpinan nasonal tingkat satu, lembaga administrasi Negara Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah Bantul, untuk mempermudah investasi, dengan deregulasi dan debirokrasi, menjadi catatan penting peserta diklat.
Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat satu, angkatan enam puluh lembaga administrasi Negara Republik Indonesia, dilaksanakan dengan kunjungan pelatihan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti empat puluh peserta, yang merupakan pejabat tinggi lintas sektor dan kemeterian, lembaga, mulai dari kejaksaan, kepolisian, BRIN, BPKP, perwakilan KPK, sekretariat negara, hingga pemerintah daerah, seperti Sumatra Barat, Papua Barat, dan Sumatra Utara. Kunjungan pelatihan di Bantul, bertujuan mengembangkan empirikal dalam upaya memperbaiki, atau penebalan terkait policy brief, tentang tata kelola kebijakan pengembangan investasi, dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan, bahwa prioritas pembangunan di Bantul meliputi sektor industri kreatif, yang menjadi penopang terbesar ekonomi, serta sektor pertanian dan pariwisata. Di Kabupaten Bantul juga, telah dibangun dan dikembangkan kawasan sektor industri seperti di Piyungan, yang diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi. Dalam kunjungannya ke Kawasan Industri Piyungan Bantul, peserta diklat dapat melihat langsung aktivitas di salah satu perusahaan penyamakan kulit, yang berorientasi ekspor. Kawasan peruntukan industri piyungan memiliki luas 122 koma sembilan hektar, terbagi menjadi lima kawasan.
Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul, menjadi catatan penting bagi pelaksanaan PKN tingkat satu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pengembangan investasi di Daerah. Pertumbuhan ekonomi di Daerah dan secara nasional, dibutuhkan negara, untuk membiayai pembangunan pembangunan dan program pemerintah. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan komitmen untuk tidak merusak lingkungan, namun tetap tumbuh. Untuk itu, perlunya melihat secara langsung, tata kelola investasi di tingkat daerah, sudah menunjukkan pembangunan berkelanjutan, atau belum.
