Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat kinerja APBN, khususnya belanja negara di DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan pada akhir Agustus 2024. Catatan tersebut memastikan kinerja APBN di DIY tetap on track untuk menjaga kestabilan ekonomi di DIY.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menjelaskan realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp15,35 triliun atau 61,37% dari pagu. Realisasi itu tumbuh 8,67%.
“Ada 2 komponen utama belanja negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 10,11% dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 7,27%,” ujar Agung melalui siaran pers, Selasa (1/10/2024).
Agung mengatakan Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp3,48 triliun; Belanja Barang Rp3,11 triliun; Belanja Modal Rp1,06 triliun; dan Belanja Bantuan Sosial Rp10,51 miliar. Belanja Barang memberikan kontribusi apik melalui peningkatan yang signifikan mencapai 19,65% (yoy) dengan realisasi terbesar pada output Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp876,94 miliar; Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) sebesar Rp270,7 miliar serta Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman Rp260,8 miliar.
Selanjutnya, kinerja positif Belanja Pemerintah Pusat turut disumbang dari realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mampu tumbuh 12,99% dengan realisasi berupa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1.592 orang mahasiswa penerima. Demikian juga dengan Belanja Pegawai yang mampu tumbuh 10,11% (yoy) dengan kontribusi terbesar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp856,51 miliar; belanja gaji pokok TNI/ Polri sebesar Rp599,57 miliar; dan tunjangan khusus/kinerja sebesar Rp520,43 miliar.
Total realisasi belanja 10 kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu terbesar di DIY mencapai Rp6,72 triliun atau 87,68% dari total realisasi belanja K/L di DIY. Kontribusi terbesar berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp1,61 triliun atau 21,06% dari total belanja K/L. Sementara kinerja realisasi belanja tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar 76,57% dari pagu.
Agung mengatakan potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi ancaman yang perlu dimitigasi. Oleh sebab itu, APBN menjadi instrumen yang penting bagi negara untuk menstabilkan perekonomian nasional dan regional.
“Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan,” tuturnya.
