TVRI YOGYAKARTA NEWS – AGUNG NUGROHO-ARIEF HERIAWAN
Adanya penyitaan uang dari rumah mantan pejabat administrasi mahkamah agung mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya dari ormas gerakan jalan lurus yang menyarankan presiden segera membentuk kementerian atau lembaga penertiban aparatur negara.
Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus Riyanta mengatakan, terungkapnya kasus suap oleh mantan pejabat kejaksaan agung membuktikan bahwasanya mafia peradilan masih berkembang di tanah air. Apalagi dalam penggeledahan yang dilakukan, ditemukan ratusan milyar uang dan batangan emas yang di kumpulkan sejak tahun 2012. Selain itu di dalam hasil penggeledahan juga ditemukan uang dalam amlop isinya uang untuk kasasi. Ketua gerakan jalan lurus turut prihatin atas temuan kasus suap yang melibatkan 3 pengadil di Surabaya tersebut. Gerakan jalan lurus bersama rakyat mendorong Presiden Prabowo dalam momentum ini untuk bisa memperbaiki situasi ini. Menurut riyanta jika merujuk ketentuan undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) nomor 23 tahun 1959, yang intinya negara saat ini dalam keadaan darurat. Riyanta berharap presiden mengambil langkah ekstrem dalam mensikapi persoalan mafia peradilan. Saat ini gerakan jalan lurus meminta presiden prabowo membentuk satu lembaga setingkat kementrian yang diberinama kementrian penertiban aparatur negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan ketika diduga ada kejahatan di tubuh aparatur negara.
Kementrian ini bisa melakukan penyidikan, ketika ada indikasi kejahatan kerugian negara.
“Sama menghimbau kepada bapak Presiden Prabowo Subianto, mumpung masih awal-awal bagaimana kalau ditambah kementerian, jadi kementerian penertiban aparatur negara, jadi khusus kementerian ini tugasnya menertibkan Aparatur Negara, termasuk institusi mlilter, Polri, kemudian penegak hukum, bagaimana kementerian penertiban aparatur Negara dibangun” ujar Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, Riyanta.
Kasus-kasus mafia peradilan dikatakan Riyanta sangat banyak terjadi di berbagai sektor. Pihaknya akan berdiri paling depan memberikan dukungan, ketika presiden mengambil langkah perbaikan terutama dalam memberantas mafia peradilan di Indonesia.
