TVRI YOGYAKARTA NEWS – PAULUS YESAYA JATI
Pelayanan di sektor publik terus dituntut inovatif dan kompetitif di era ketidakpastian perkembangan teknologi digital, tuntutan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
Selain itu, adminitrasi publik yang efisien dan efektif akan memastikan optimalisasi sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik, salah satu dampaknya bagi pemerintah, nilai sakipnya akan semakin meningkat.
Konferensi internasional tentang pelayanan publik digelar di Universitas Gadjah Mada dari tanggal 5-7 November 2024 mengusung tema menuju birokrasi kelas dunia, konferensi merespon perkembangan dunia yang penuh tidak kepastian di tengah perkembangan tekonologi yang cepat, terutama pelayanan publik, untuk itu, diperlukan kajian ilmiah, diskusi, dan perlunya mereformasi pelayan publik yang ada, konferensi mengundang para pakar pelayanan publik dari berbagai negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Jerman, Amerika Serikat, Hongkong, dan lainnya, para pembicara akan menyampaikan berbagai pengalaman menata birokrasi di negara-negara mereka masing-masing untuk memperbaiki pelayanan pelayanan publik, nantinya, pengalaman inovasi dan terobosan yang telah dilakukan akan menjadi masukan, referensi, dan pijakan dalam perbaikan sistem pelayanan publik bagi para peserta yang berasal dari kalangan akademisi, birokrat atau aparat sipil pemerintahan di Indonesia, dan pengamat layanan publik, 2 topik yang menonjol dalam konferensi pelayanan publik, berupa digitalisasi pelayanan publik dan perubahan mindset para pelayan publik, untuk merespon era digitalisasi, pelayanan publik dituntut untuk berubah dari sistem analog yang masih diterapkan, digitalisasi seperti E-Goverment akan memaksimalkan pelayanan masyarakat dan mencegah kecoboran dana seperti korupsi, dengan digitalisasi, korupsi akan mampu dicegah sejak dini, bukan terungkap lagi dari adanya pengaduan masyrakat, untuk perubahan mindset, birokrat harus berpikir bahwa tugas mereka itu melayani sehingga dalam benak pola pikir birokrat, masyarakat harus mendapatkan solusi dan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun, seringkali, para birokrat justru berpikir mereka mempunyai kekuasaan, tidak mau melayani, bahkan mau dihormati, cara-cara pandang inilah yang akan dicoba untuk diubah dengan berbagai contoh dan penglaman dari pelayanan publik sejumlah negara disampaikan para pembicara.
“Sebetulnya yang dilakukan Indonesia sudah banyak, tapi masih banyak PR yang harus dilakukan, terutama soal-soal yang terkait prilaku birokrasi, mindset birokrasi, dan itu kita perlu banyak belajar dengan Negara-negara maju” ungkap penyelenggara konferensi internasional pelayanan public, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.
Tak hanya didukung asosiasi adminitrasi publik dalam negeri, konferensi ini juga bekerjasama dengan asosiasi level internasional seperti aapa atau asian association for public adminitrasion, eropa atau eastern regional organization for public adminitrasion, dan agpa atau asian group of public adminitrasion, harapannya, sejumlah pengetahuan publik yang didapat dari pakar di bidangnya akan mampu memberikan solusi tentang memujudkan sistem adminitrasi publik yang transaparan dan akuntabel di masa-masa yang akan datang.
