TVRI YOGYAKARTA NEWS – HERDIAN GIRI
Pemerintah Republik Indonesia, telah memulai program makan bergizi gratis, 6 Januari 2025, di 190 titik, dan tersebar di 26 provinsi.
Dua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, menjadi proyek percontohan program makan bergizi gratis.
Pelaksanaan program makan bergizi gratis, untuk satuan pendidikan sepenuhnya, ditangani Badan Gizi Nasional, dan telah dimulai 6 Januari 2025. Badan Gizi Nasional, bekerjasama dengan Institusi Teritorial Tentara Nasional, di masing-asing kabupaten, kota, yakni Kodim dan Koramil, untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, di 190 titik, dan tersebar di 26 provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua satuan TNI itu, bertindak selaku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditya Nanaryo Aji menjelaskan, Pemerintah Republik Indonesia, menunjuk Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, menjadi proyek percontohan program makan bergizi gratis. Proyek percontohan program makan bergizi gratis, dilaksanakan di 4 sekolah, yakni SMAN 2 Sleman, dan SMK Muhammadiyah Mlati, di Kabupaten Sleman, serta SMKN 3 Wonosari, dan SMA Negeri 1 Wonosari di Kabupaten Gunungkidul. Meski demikian, Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mengetahui program makan bergizi gratis, dimulai di bumi mataram ini. Salah satu penyebabnya adalah, satuan pelayanan pemenuhan gizi, atau dapur MBG, belum siap. Tak hanya itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti memastikan, pihaknya belum mendapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program makan bergizi gratis, dari Badan Gizi Nasional.
“Kami sudah menyiapkan dari sisi anggaran, karena itu sudah tertulis dalam penyusunan APBD 2025, namun secara teknis kami belum melaksanakan, implementasi di lapangan seperti apa, kemungkinan kami akan menangani ini karena belum jelas juga dari titik mana, dari jumlah berapa mencovernya, yang sisa tidak ditangani pusat berapa, kami belum menerima data itu semua, namun dari sisi anggaran kami sudah menyiapkan” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Sesuai kewenangannya di jenjang SMA, SMK, dan SLB, Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendata jumlah siswa berdasarkan data pokok pendidikan, untuk program makan bergizi gratis. Data itu menyebutkan, SLB hampir 5.000 siswa di 81 satuan pendidikan, sma lebih dari 62.700 siswa di 176 satuan pendidikan, dan SMK sekitar 90.400 siswa di 207 satuan pendidikan.
