TVRI YOGYAKARTA NEWS – TRI HARTANTO
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi berharap, TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, tidak lagi menjadi anak tiri, dibadingkan dengan kementrian dan lembaga lainya.
Erna Sari Dewi bersama Anggota Komisi VII DPR RI, melakukan kunjungan kerja spesifik, ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil rakyat dari Fraksi Partai Nasdem itu, mengaku prihatin, dengan posisi Lembaga Penyiaran Publik TVRI, seperti anak tiri, dibandingkan dengan kementrian dan lembaga lainnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Bengkulu itu menginginkan, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, sama dengan Lembaga Penyiaran Publik di tempat lain yang yang terhormat, sebagaiamana kementrian yang perannya luar biasa. Hal ini karena jika bukan TVRI, maka lembaga mana yang bisa menyiarkan informasi dan berita aktual, dan mengandung edukasi kepada masyarakat hingga ke pelosok negeri.
“karena sudah cukup Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi selama anak tiri selama ini, karena saya ingin bagaimana kemudian Lembaga Penyiaran Publik TVRI sama dengan lembaga penyiaran publik lainnya dan ditempatkan yang terhormat dan ditempatkan yang baik sebagaimana seperti di kementerian-kementerian lainnya, karena kita melihat bahwa perannya sangat luar biasa bagaimana masyarakat di pedesaan mengakses informasi-informasi itu dari TVRI sehingga sampai setingkat pelosok desa, supaya kalau tidak TVRI mau siapa lagi yang memberikan informasi yang terjadi saat ini, dan kita khawatir kalau TVRI tidak bekerja sebagaimana seperti biasanya, saya menghawatirkan bahwa masyarakat khususnya di pelosok-pelosok akan mendapatkan informasi yang salah, maka dari itu TVRI tetaplah berperan untuk memberikan berita yang aktual, faktual, edukasi untuk masyarakat Indonesia” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi.
Erna juga berharap, pasca rekontruksi anggaran, Lembaga Penyiaran Publik TVRI mampu lebih berperan lagi, dengan berbagai inovasinya, untuk menyajikan berita dan program acara, yang mendukung program pemerintah, mendidik, sekaligus menjadi lembaga rujukan bagi Warga Negara Republik Indonesia.
