TVRI YOGYAKARTA NEWS – WIDI
Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Yogyakarta menilai pentingnya upaya-upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang APBN dan keuangan negara di tengah kondisi global dan nasional yang penuh dinamika. Salah satu pemangku kepentingan yang dinilai krusial untuk dilibatkan dalam program-program tersebut yakni akademisi dan perguruan tinggi.
Oleh sebab itu, Kanwil DJPb DIY mewujudkannya melalui kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta pada Kamis (26/9/2024). Acara ini merupakan kolaborasi Kanwil DJPb DIY dan UPN Veteran DIY dalam menyiarkan hasil KFR sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan di bidang keuangan dengan melihat kondisi perekonomian regional.
Kegiatan Diseminasi KFR ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Erna Sulistyowati dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPN Yogyakarta, Dr. Hendro Widjanarko, S.E., M.M. Nota kesepahaman ini terkait kerja sama kedua belah pihak di bidang pendidikan, kajian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Agung Yulianta menjelaskan ini merupakan kerja sama perdana Kanwil DJPb DIY dengan perguruan tinggi pada bidang tersebut. Dan pada kesempatan ini, UPN Veteran Yogyakarta menjadi pihak pertama yang diajak dalam kolaborasi tersebut.
“Ini adalah kolaborasi lengkap jajaran Kemenkeu Satu dengan akademisi dan perguruan tinggi. Dan kerja sama ini pertama kali dilakukan dengan UPN. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajaran yang berkenan memfasilitasi kami dalam kolaborasi untuk menyiarkan lebih luas tentang literasi keuangan negara terutama APBN,” ucap Agung.
Selain lingkup Kemenkeu Satu DIY, acara diseminasi ini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan di bidang moneter yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta sejumlah perbankan. Salah satu program yang akan diwujudkan yakni “APBN Corner” di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta.
“Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar formalitas, tujuannya agar civitas akademika di UPN mendapatkan literasi informasi yang lengkap tentang keuangan negara terutama aspek fiskal dari Kemenkeu untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak. Ke depan, kami juga berharap ada APBN Center yaitu suatu fasilitas di UPN Yogyakarta yang memberikan informasi lengkap tentang APBN, termasuk di dalamnya ada penerimaan pajak, ada Bea Cukai juga, tentang aset serta perbendaharaan negara,” tutur Agung.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan pentingnya semua pihak untuk mengawal APBN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Apalagi APBN selama ini selalu hadir di tengah kegiatan masyarakat untuk menstabilkan perekonomian serta menyokong daya beli masyarakat.
“Selalu ada pertanyaan kenapa kita dipungut pajak. Coba bayangkan jika negara tidak memiliki pendapatan maka tidak ada subsidi yang gunanya untuk menstabilkan ekonomi, menyokong produksi, kemudian mendukung daya beli masyarakat. Kehadiran APBN tentu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa APBN pada tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun dan yang masuk ke DIY sekitar Rp25 triliun dan serapannya sudah mencapai 61,37%. Tentu ini bukan angka yang kecil dan harus dikawal oleh semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPN Yogyakarta, Dr. Hendro Widjanarko, S.E., M.M. mewakili rektor UPN menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dengan Kanwil DJPb DIY dalam meningkatkan literasi APBN. Menurutnya hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Dinamika lingkungan strategis regional dan global selalu membawa implikasi langsung maupun tak langsung sehingga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Saat ini perhatian dunia adalah perubahan iklim yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun secara efektif dan diharapkan mampu meningkatkan perbaikan kualitas indikator-indikator ekonomi makro sekaligus kesejahteraan di daerah. Keduanya menjadi indikator kesuksesan sasaran pembangunan dalam konteks nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ucap Hendro.
Setelah pembacaan sambutan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si. selaku dosen Jurusan Ilmu Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Tengku Yustisia Abdul Rahman, S.E., Ak., MBA. serta Kepala Tim Perumusan KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Arya Jodilistyo.
Dalam Kajian Fiskal Regional kali ini, Kanwil DJPb DIY mengangkat tema dampak perubahan iklim terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Kinerja APBN dan APBD yang positif dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan seperti dampak perubahan iklim, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan kondisi pasar.
Bersamaan dengan acara tersebut, digelar juga “Expo UMKM Pasar Tibankeu” yang dimeriahkan 44 booth UMKM di halaman Auditorium UPN “Veteran” Yogyakarta. Selama 2 hari yaitu tanggal 26-27 September 2024, para pengunjung juga dihibur dengan live music dan berbagai games berhadiah serta disediakan 200 voucher belanja UMKM juga bakal dibagikan untuk para pengunjung yang beruntung.
Selain berbagai acara dan fasilitas menarik di atas, bazar UMKM yang mengangkat tema “UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Maju” ini juga menggandeng unsur Kementerian Keuangan lingkup DIY lainnya serta menghadirkan talkshow untuk menambah pengetahuan kita untuk mengembangkan UMKM. Tema talkshow yang diangkat yakni “Jiwa Entrepreneurship” yang menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov DIY, “e-Lelang” oleh KPKNL Yogyakarta serta “Pembiayaan Murah” oleh BPD DIY pada tanggal 27 September 2024.
