TVRI YOGYAKARTA NEWS – AGUNG NUGROHO-ARIEF HERIAWAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun anggaran 2025 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRD DIY yang dipimpin Ketua DPRD DIY Nuryadi.
Dalam struktur DPRD DIY 2025 yang disahkan, target pendapatan daerah disepakati sebesar 5,407 triliun rupiah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan lain lain.
Pada sidang paripurna juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY yang juga Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik mengatakan pendapatan daerah tersebut terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 1,68 triliun rupiah, pendapatan transfer 3,7 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah sejumlah 7,6 miliar rupiah. Adapun belanja dalam APBD 2025 dianggarkan sebesar 5,619 triliun rupiah, sehingga pembiayaan tersebut menutup defisit dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) nol rupiah.
Ketua DPRD DIY Nuryadi menjelaskan APBD DIY tahun anggaran 2025 selanjutnya akan dievaluasi oleh menteri dalam negeri dalam waktu 14 hari kedepan, sehingga saat memasuki tahun 2025 APBD sudah bisa dilaksanakan. Ia juga menjelaskan prioritas APBD 2025 dialokasikan untuk pengurangan angka kemiskinan di DIY, dimana sejak 2005 relatif tidak bergerak turun, meski diy mempunyai anggaran dari APBD maupun Dana Keistimewaan (Danais).
“Pemerintah tidak mungkin tidak menjalankan kewajibannya, sehingga konsekuensinya itu pasti aka nada penggeseran kegiatan, nanti akan ada perubahan kegiatan, nanti aka nada evaluasi” ujar Ketua DPRD DIY Nuryadi.
Sementara itu Anggota Banggar DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro, menyoroti danais yang hingga kini belum berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di DIY.
“Tidak mensupport Dana Keistimewaan, kalau Dana Keistimewaan itu ditambah, maka ada dana yang tidak kegeser di regular, atau di regular untuk makan gratis itu bisa di geser dengan program yang ada di nomenklatur Dana Keistimewaan” ujar Anggota Banggar DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman menambahkan, untuk mengentaskan kemiskinan adalah meningkatkan jumlah lapangan kerja, salah satu caranya dengan mendatangkan investor untuk menyerap tenaga kerja. Dengan ditetapkan APBD DIY 2025 diharapkan ekonomi akan berputar, daya beli masyarakat meningkat, sehingga kemiskinan turun.
