TVRI YOGYAKARTA NEWS – TIM LIPUTAN TVRI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 memberikan dukungan fiskal yang signifikan untuk mendorong roda perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya untuk menjaga ketahanan pangan di DIY, di mana pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,04 trilun dari pagu Rp1,87 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Juli Kestijanti mengatakan realisasi tersebut tersebar di 3 kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Sejumlah program telah terlaksana melalui alokasi tersebut.
“Antara lain untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim (berupa daerah irigasi dan jaringan air baku) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT),” ucap Juli mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Senin (23/12/2024).
Program selanjutnya yang sudah terealisasi yaitu penyaluran benih. Kemudian ada percontohan penerapan teknologi pertanian dan program petani terlatih bagi 16 kelompok masyarakat yang telah difasilitasi pembangunan serta pemeliharaan irigasi.
Sementara itu, dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp2,48 triliun dari pagu Rp3,7 triliun hingga akhir November 2024. Realisasi itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN yang juga mendukung ketahanan pangan.
“Capaian ini antara lain untuk preservasi jembatan, dukungan penanganan jembatan daerah serta pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak sungainya dengan progres 84%. Pekerjaan infrastruktur juga turut didukung oleh satuan kerja (satker) dengan kewenangan dekonsentrasi/tugas pembantuan antara lain untuk preservasi pemeliharaan rutin jalan yang bersifat padat karya,” tuturnya.
Juli menegaskan alokasi belanja kementerian/lembaga di tahun 2024 lingkup DIY turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju. Hal tersebut terdiri atas pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi.
“Pengendalian inflasi difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian hingga publikasi laporan statistik harga,” tutup Juli Kestijanti.
