TVRI YOGYAKARTA NEWS – TIM LIPUTAN TVRI
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baik di sektor belanja maupun pendapatan negara tumbuh positif hingga 30 November 2024. Hal tersebut menunjukkan peran APBN yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga roda ekonomi regional.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Juli Kestijanti menjelaskan kinerja Belanja Negara di DIY mencatatkan pertumbuhan positif 7,31% yoy atau sebesar Rp21,38 triliun hingga 30 November 2024. Ada 2 komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 7,67% yoy dengan realisasi 78,95% pagu dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 6,91% dengan realisasi 96,79%.
“Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp4,63 triliun, Belanja Barang Rp4,61 triliun, Belanja Modal Rp1,86 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp18 miliar,” kata Juli mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Senin (23/12/2024).
Kinerja positif terutama dipengaruhi pertumbuhan Belanja Barang sebesar 16,93% (yoy) dengan realisasi terbesar pada program Dukungan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp936,82 miliar. Sedangkan, realisasi Belanja Modal turun 16,94% (yoy) dengan realisasi terbesar pada kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebesar Rp708,37 miliar.
Juli mengatakan pelambatan Belanja Modal antara lain diakibatkan oleh belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) yang diperkirakan tidak terserap optimal sampai dengan akhir tahun karena terdapat rencana pembangunan yang belum tercantum dalam masterplane K/L. Selanjutnya, ada pekerjaan konstruksi Gedung Kuliah yang diperpanjang menggunakan sistem multiyears contract (MYC) sampai dengan tahun 2025.
“Sementara itu, kinerja Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencatatkan kenaikan 10,7% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp8,87 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pada penerimaan Perpajakan sebesar 11% dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 9,7%,” ucap Juli Kestijanti.
Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir bulan November 2024 mencapai Rp6,38 triliun atau naik Rp633,91 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp5,74 triliun. Penerimaan Perpajakan didominasi oleh Pajak Penghasilan yang berkontribusi sebesar 54,23% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp3,46 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai yang berkontribusi 33,05% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp2,11 triliun serta penerimaan Cukai mencapai Rp721,55 miliar. Sementara itu, komponen Pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar 0,10% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kinerja positif turut ditunjukkan oleh PNBP yang pada bulan November 2024 naik 9,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBP mencapai Rp2,49 triliun yang mencapai 116,16% dari target. Angka tersebut disumbangkan oleh PNBP Lainnya sebesar Rp569,82 miliar dan pendapatan BLU Rp1,92 triliun. PNBP Lainnya tumbuh 6,38% dan mencapai 197,31% dari target APBN.
“Pertumbuhan pada PNBP Lainnya ditopang oleh peningkatan yang konsisten pada Pendapatan Biaya Pendidikan, Penerbitan STNK, dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Lalu, Pendapatan BLU tumbuh 10,76% dari periode yang sama di tahun 2023 dan mencapai 103,52% dari target APBN. Kenaikan signifikan ini didorong oleh realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang masing-masing tumbuh 11,06% dan 5,96% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023,” jelas Juli.
Ia menyebut secara keseluruhan kinerja APBN Regional DIY pada akhir November 2024 menunjukkan pertumbuhan positif baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat. Meski demikian, potensi dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas bakal terus dimitigasi.
“APBN terus menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga ekonomi dan masyarakat serta untuk mewujudkan program-program prioritas nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” tutup Juli.
