Lembaga  Hukum Bentuk Akamsi, Komitmen Jaga Marwah Profesi

Lembaga  Hukum Bentuk Akamsi, Komitmen Jaga Marwah Profesi

TVRI News Yogyakarta  – Agung N. – Iwan

Ketua Akamsi, Ahdiyat Isroni, dalam kegiatan Deklarasi Akamsi di Yogyakarta, menyatakan bahwa lahirnya Akamsi berangkat dari kegelisahan atas kondisi praktik hukum yang dinilai kerap menyimpang dari nilai-nilai dasar keadilan. Menurutnya, perkembangan hukum yang semakin masif tidak selalu diiringi dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak ini dimanfaatkan Akamsi untuk membangun solidaritas antarkantor hukum dalam menghadapi berbagai tantangan profesi advokat pada masa kini.

Ia menilai bahwa dalam praktiknya, hukum tidak jarang justru digunakan sebagai alat penindasan dan pembatasan hak, alih-alih menjadi pelindung masyarakat. Kondisi tersebut turut dirasakan oleh para advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Para advokat kerap menghadapi intimidasi serta pembatasan ruang gerak akibat intervensi institusi tertentu yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Melalui organisasi ini, Akamsi—yang merupakan gabungan kantor hukum dari berbagai daerah, antara lain Yogyakarta, Kalimantan Utara, Tuban, Semarang, Kupang, Bengkulu, Medan, Klaten, Sukoharjo, hingga Bantul—diharapkan mampu memperkuat jejaring nasional antarkantor hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan beradab.

 

“ Kita mendampingi advokat yang mengalami permasalahan ketika menggunakan haknya dalam mengawal konstitusi dalam melakukan tugasnya dalam dampaknya sangat besar untuk perjalanan  hukum di Indonesia secara parsial dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mumpuni terhadap kasus kasus yang ada di Indonesia”  Ujar Ahdiyat Isroni selaku ketua AKAMSI (13/2)

Deklarasi Akamsi ini sekaligus menandai komitmen 55 kantor hukum yang tergabung di dalamnya untuk saling menguatkan, menjaga marwah profesi advokat, serta menjadi bagian dari kontrol moral dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *