TVRI News Yogyakarta – Giri
Industri media di Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat disrupsi digital, berkurangnya belanja iklan, perubahan algoritma platform digital, serta pemanfaatan akal imitasi. Data Aliansi Jurnalis Independen mencatat, lebih dari 800 pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja sejak 2024 hingga Juli 2025. Jumlah riilnya bahkan lebih besar, karena ada sejumlah PHK yang belum didapatkan datanya.
Merespons situasi tersebut, Dewan Pers mendorong dialog dengan pemerintah, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, serta mengupayakan solusi jangka panjang melalui inisiatif Dana Jurnalisme Indonesia dan usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Upaya ini dilakukan agar karya jurnalistik memiliki hak ekonomi, serta mendorong persaingan usaha yang sehat antara platform digital dan perusahaan pers.
Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar-Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan hal itu pada diskusi kelompok terpumpun persiapan penyusunan policy sandbox dan implementasi Kelompok Prioritas Utama yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri, atau Bejo’s, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta.
Menurutnya, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers sesuai dengan mandat perundangan. Hingga akhir Desember 2025, Dewan Pers melakukan verifikasi faktual terhadap 111 media, 94 di antaranya dinyatakan lulus verifikasi faktual. Total jumlah media hingga akhir Desember 2025 yang terverifikasi administratif maupun faktual lebih dari 1.700 media, dari sekitar 40.000 jumlah media massa di Indonesia. Khusus 2025, Dewan Pers telah memutakhirkan data terhadap 28 perusahaan pers yang habis masa berlaku verifikasi perusahaan persnya.
Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antarlembaga, Dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Mengatakan, “Yang Terverifikasi Dewan Pers Itu Memang Belum Banyak, Sekitar 1.700 Media. Untuk Dapat Diverifikasi, Perusahaan Media Harus Benar-Benar Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan. Sementara Yang Lainnya Belum Memenuhi Persyaratan, Atau Sebenarnya Memiliki Persyaratan Tetapi Belum Lengkap. Dengan Adanya Verifikasi Tersebut, Kita Menetapkan Standar Dan Kualitas Media. Di Samping Itu, Verifikasi Juga Memberikan Perlindungan Terhadap Jurnalis. Jika Ada Jurnalis Yang Tidak Dibayar Sesuai Ketentuan, Atau Setidaknya Sesuai UMR, Tentu Hal Itu Sangat Memprihatinkan. Karena Itu, Dewan Pers Berperan Melindungi Kepentingan Wartawan Atau Para Jurnalis.” 24/2
Kondisi pers dan media massa saat ini, khususnya di Indonesia, sangat membutuhkan perhatian negara. Kita juga perlu memikirkan bagaimana memperkuat demokrasi, karena pers adalah pilar keempat demokrasi. Dalam waktu dekat akan dilakukan policy sandbox untuk uji coba kebijakan penguatan pers dan media massa, khususnya bagi media lokal. Ada beberapa provinsi yang akan dilibatkan, dan DIY menjadi provinsi kontrol. DIY dinilai sudah memiliki kemerdekaan pers yang baik, serta indeks demokrasi yang tinggi, bahkan menempati peringkat satu pada tahun 2024. Oleh karena itu, DIY akan menjadi locus uji coba policy sandbox penguatan pers dan media massa di beberapa provinsi di Indonesia.
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nuzula Anggeraini, mengatakan penyusunan policy sandbox dan implementasi Kelompok Prioritas Utama yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (Bejo’s), adalah inisiatif strategis pihaknya untuk memperkuat ekosistem digital, termasuk sektor pers dan inovasi keuangan digital.
“Kondisi pers dan media massa saat ini, khususnya indonesia saat ini sangat perlu perhatian dari negara. Juga bagaimana memerkuat demokrasi kita saat ini, karena pers itu adalah pilar keempat demokrasi yang dilakukan di hari ini akan melakukan policy send box untuk uji coba kebijakan , penguatan pers dan media massa untuk media lokal jadi ada beberapa provinsi dan DIY ini sebagai provinsi kontrolnya. Sudah memiliki kemerdekaan pers yang baik , kemudian indeks demokrasinya , bahkan peringkat satu ketika tahun 2024 kemarin dihitung . Jadi ini DIY akan jadi locus sebagai uji coba policy send box penguatan pers dan media massa di beberapa provinsi di Indonesia.” Ujar Nuzula Anggeraini selaku Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, Dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas RI . 24/2
Konsep Bejo’s bertujuan memastikan inovasi teknologi diuji dalam lingkungan aman dengan tata kelola transparan dan akuntabel, memitigasi risiko, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat. Implementasi Bejo’s diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang suportif terhadap inovasi namun tetap ketat dalam manajemen risiko. Hasil akhirnya adalah produk digital yang tersertifikasi, aman, dan sehat bagi pertumbuhan ekonomi.
