TVRI YOGYAKARTA NEWS – HERDIAN GIRI DAN UCU ANDRITAMA
Sementara itu, proses pembangunan pusat data nasional atau PDN permanen tetap berjalan sesuai target, meski PDN sementara terkena serangan ransomware. Bahkan kementerian komunikasi dan informatika memastikan, pusat data nasional permanen di Cikarang, Jawa Barat itu, akan diresmikan presiden Joko Widodo, Agustus 2024.
Direktur Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Republik Indonesia Usman Kansong, bersama Wali Kota Surakarta Teguh Prakoso, resmi membuka pameran bersama, dengan 16 museum di Indonesia, bertajuk keberagaman koleksi museum nusantara, di Museum Monumen Pers Nasional, di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Republik Indonesia, Usman Kansong mengatakan, pusat data nasional atau PDN bukan pembahasan yang baru,di Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak 2022 pembahasan ihwal PDN, telah bergulir sebagai kerangka program kerja kementerian komunikasi dan informatika, republik Indonesia, dengan tujuan menerapkan konsep digital government, untuk mendukung pelayanan publik yang efisien,efektif, dan transparan. Perbedaan pusat data nasional sementara dan PDN permanen, terletak pada bagian infrastruktur teknologi dan layanannya. Pdns saat ini sudah berjalan di dua wilayah, serpong dan surabaya. Pusat data nasional sementara, yang terkena serangan siber jenis ransomware terjadi di Surabaya, dan menyebabkan ratusan data di instansi pemerintahan diretas. Meski demikian, kasus serangan ransomware ini tidak mengganggu tahapan pembangunan pusat data nasional yang lebih permanen, di Cikarang, Jawa Barat. Bahkan kementerian komunikasi dan informatika memastikan, pusat data nasional permanen di Cikarang, Jawa Barat itu, akan diresmikan presiden Joko Widodo, Agustus 2024. Karena itu, serangan siber ke PDN-s menjadi evaluasi, untuk meningkatkan keamanan data dan sistem di PDN. Sebelumnya, pusat data nsional sementara terkena serangan siber, pada 20 Juni 2024. Kondisi ini menyebabkan 282 tenant layanan pemerintah, lumpuh.
