Kinerja pendapatan dan hibah negara di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tumbuh signifikan hingga akhir Agustus 2024. Hal ini menjadi sinyal positif tumbuhnya perekonomian di DIY.
Berdasarkan catatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), realisasi pendapatan dan hibah di DIY mencapai Rp6,49 triliun atau meningkat 14,8% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 15,6% dan penerimaan PNBP dengan pertumbuhan sebesar 12,8%.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai Rp4,66 triliun atau naik Rp629,96 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp4,03 triliun. Pada komponen Pajak Dalam Negeri, kenaikan ini terutama disumbangkan oleh Pajak Penghasilan Nonmigas yang mencatatkan pertumbuhan 16,3% dengan realisasi Rp2,62 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dengan realisasi Rp1,4 triliun atau naik 12,2%.
“Penerimaan Cukai juga mencatatkan kenaikan 24,3% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp580,88 miliar,” ucap Agung melalui siaran pers yang diterbitkan Selasa (1/10/2024).
Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bulan Agustus 2024 naik 12,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBP mencapai Rp1,84 triliun berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp446,95 miliar dan pendapatan BLU Rp1,39 triliun.
“Realisasi terbesar PNBP Lainnya ditopang oleh akun Pendapatan Biaya Pendidikan yang mengalami kenaikan 9,22% dari periode sebelumnya dengan nilai penerimaan Rp78,60 miliar,” ucap Agung.
Agung mengatakan potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi ancaman yang perlu dimitigasi. Oleh sebab itu, APBN melalui kinerja belanja dan pendapatannya menjadi instrumen yang penting bagi negara untuk menstabilkan perekonomian nasional dan regional.
“Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan,” tuturnya.
