TVRI YOGYAKARTA NEWS – AGUNG NUGROHO-ARIEF HERIAWAN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggelar rapat koordinasi peran penyelenggara pemilu dalam mendukung pemilihan bupati dan walikota yang berintegritas.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dikumpulkan untuk menyamakan persepsi penanganan potensi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Guna menyamakan persepsi terkait penanganan potensi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu DIY mengumpulkan Ketua PPK dan Panwascam se-DIY. Melalui rapat koordinasi peran penyelenggara Pemilu dalam mendukung pemilihan bupati dan walikota yang berintegritas kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan pilkada yang berintegritas. Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib menyebut, saat ini DIY punya SDM luar biasa, selalu jadi barometer terdepan dalam kualitas penyelenggaraan pemilu. Pada pileg dan pilpres kemaren, DIY terbaik penyelenggaraannya, dimana merupakan hasil kerja keras semua pihak. Mohammad najib menambahkan, bawaslu ingin memastikan sampai level desa dan kelurahan, penyelanggraannya berjalan dengan baik. Untuk keberhasilan pilkada 2024 Bawaslu DIY berupaya meminimalisir pelanggaran, dan membangun kesadaran berkolaborasi, bersinergi, termasuk dengan KPU selaku penyelenggara pemilu. Forum pertemuan yang diadakan diharapkan menjadi cara memitigasi potensi masalah pelaksanaan pilkada di DIY.
“Karena bicara soal Pemilu berintegritas, itu tidak mungkin kita meninggalkan sahabat kita di KPU, ini harus mejadi pekerjaan bersama, menjadi PR bersama juga, dan penyelesaiannya butuh kerjasama kedua belah pihak, karena kita ini yang mnegawasi, KPU yang melaksanakan, kalau dua-duanya sudah klop, menjadi 1 mindset yang sama, dalam pola strategi yang sama, itu lebih mudah untuk mewujudkan” ujar Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib.
Sementara, Dosen UGM Mada Sukmajati yang menjadi pemateri forum mengatakan ada beberapa isu terkait kerawanan Pemilu yakni netralitas ASN dan praktik politik uang yang potensinya ada. Pengawas pemilu diminta mengubah strategi karena potensi yang juga bertransformasi.
“Bagaimana mengantisipasinya, meskipun setiap Pemilu, Pilkada, itu memiliki dinamika berbeda, dengan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, tetapi sebenernya bentuk, jenis, potensi, kerawanan pelanggaran itu tidak berbeda jauh” ungkap Dosen UGM, Mada Sukmajati.
Dengan adanya pertemuan penyelengara pilkada Bawaslu DIY berharap pencegahan dan pengawasan bisa diminimalisir jelang hari H pemungutan suara.
